Bukan Sekadar Data Keluarga, Plt Wali Kota Madiun Dorong Harganas Hadirkan Gerakan Nyata untuk Keluarga

MADIUN – Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2026 di Kota Madiun diarahkan tidak hanya menjadi agenda seremonial. Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, mendorong agar momentum tersebut menjadi gerakan nyata yang mampu membangun kesadaran keluarga di masyarakat.

Hal itu disampaikan Plt Wali Kota saat menghadiri audiensi persiapan Harganas 2026 bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kota Madiun di Balai Kota Madiun, Jumat (26/6).

Dalam audiensi tersebut, disampaikan rencana gerakan edukasi serentak “Satu Penyuluh KB (PKB) Satu Keluarga” dalam rangka Harganas 2026 yang akan dilaksanakan pada 29 Juni mendatang. Melalui kegiatan ini, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) akan mendatangi keluarga sasaran untuk memberikan edukasi mengenai delapan fungsi keluarga.

Delapan fungsi keluarga tersebut meliputi fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Adapun sasaran kegiatan adalah keluarga yang masuk kategori desil satu hingga empat.

Plt Wali Kota Madiun menilai, kegiatan keluarga tidak cukup hanya berhenti pada pendataan, tetapi perlu dikembangkan menjadi gerakan yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Data itu penting untuk mengawal. Tapi yang lebih penting bagaimana ada gerakan yang membuat masyarakat sadar dan ikut melakukan perubahan,” ujarnya.

Menurutnya, edukasi keluarga perlu dikemas secara kreatif agar pesan yang diberikan dapat diterima dan mendorong keterlibatan masyarakat. Ia mencontohkan gerakan sederhana seperti peran ayah dalam mendampingi anak sebagai bentuk perhatian terhadap keluarga.

“Gerakan kecil seperti ayah mengantar anak sekolah bisa menjadi contoh. Bukan soal besar kecilnya kegiatan, tetapi bagaimana bisa memantik kesadaran keluarga,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut juga akan disinergikan dengan pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis melalui kolaborasi lintas sektor bersama Dinkes dan fasilitas kesehatan.

Plt wali kota menegaskan, setiap program pemerintah harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Menurutnya, selain memastikan administrasi dan data berjalan, pemerintah juga perlu menghadirkan gerakan yang mampu melibatkan masyarakat secara langsung.

“Kegiatan pemerintah harus terasa di masyarakat. Jangan hanya berhenti di laporan, tetapi bagaimana masyarakat tahu dan ikut bergerak,” pungkasnya.  (rams/rat/diskominfo)